Cara Menghitung PBB Pedesaan dan Perkotaan

Bagaimanakah Cara Menghitung PBB Pedesaan dan Perkotaan?

Rumus penghitungan PBB Pedesaan dan Perkotaan   = Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

 

Contoh  I:

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

-   Tanah seluas 250 m2 dengan harga jual Rp.300.000,00/m2

-   Bangunan seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m2

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1.  NJOP Bumi :

250 m² x Rp.300.000,00                  = Rp 75..000.000,00

2.  NJOP Bangunan

200 m² x Rp350.000,00                 = Rp 70.000.000,00 (+)

Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan   = Rp 145.000.000,00

NJOPTKP                                   = Rp    10.000.000,00 (-)

3.  Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 135.000.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah    0,1 %

5. PBB terutang :

       0,1% x Rp. 135.000.000,00         = Rp   135.000,00

Contoh 2 :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

-    Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp. 300.000,00/m2

-    Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/m2

-   Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000,00/m2

-   Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual  Rp. 175.000,00/m2

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

  1.  NJOP Bumi :

       800 x Rp300.000,00                       = Rp 240.000.000,00

  2.  NJOP Bangunan

       a. Rumah dan garasi

           400 x Rp350.000,00                    = Rp 140.000.000,00

       b. Taman

           200 x Rp50.000,00                      = Rp    10.000.000,00

        c. Pagar

           (120 x 1,5) x Rp175.000,00         = Rp    31.000.000,00 (+)

        Total NJOP Bangunan                     = Rp 181.500.000,00

        NJOPTKP                                      = Rp    10.000.000,00 (-)

       Nilai Jual Bangunan Kena Pajak  = Rp 171.500.000,00

3.  Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1 %

5. PBB terutang :

     0,1% x Rp. 411.500.000,00    = Rp    411.500,00

About these ads

About UPTD Pendataan dan Penagihan PBB Wilayah III

UPTD Pendataan dan Penagihan PBB Wilayah III merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan diwilayah kerja yang meliputi : Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, Setu, Serangbaru, Cibarusah, dan Bojongmangu.

Posted on 15/04/2013, in BELAJAR PBB P2 and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 6 Komentar.

  1. Terima kasih atas pencerahannya …..mantap

  2. Berapakah range persentase PBB daerah Bekasi? Apakah sama dengan range DKI jakarta? Terima kasih

  3. Alamat UPTD PBB dimana?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

KECAMATAN CIKARANG PUSAT

Membangun Masyarakat Agamis menuju Perkotaan, Perdagangan dan Industri yang Ramah Lingkungan

Yudhi Aldriand

Just My Blogs

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 58 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: